Mataram – Pertemuan ke-11 kelas Program Eurasia Foundation tahun 2026 kembali diselenggarakan di Aula A FKIP Universitas Mataram dengan menghadirkan Dr. Mohd Na’eim Ajis sebagai narasumber. Pada kesempatan tersebut, beliau membawakan tema Strengthening Civil Society and Human Rights Advocacy for Sustainable Development: A Malaysian Case Study .
Dalam pemaparannya, Dr. Mohd Na’eim Ajis menekankan pentingnya peran civil society dalam mengawal isu hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Melalui studi kasus di Malaysia, ia menjelaskan bahwa masyarakat sipil memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, sekaligus menjadi pengawas terhadap kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas .
Ia juga menyoroti bagaimana berbagai kebijakan pemerintah terkadang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan belum mampu memberikan dampak yang merata. Dalam konteks tersebut, mahasiswa didorong untuk aktif melakukan kajian ilmiah yang independen dan bebas dari kepentingan politik praktis. Menurutnya, seorang peneliti harus mampu bersikap netral dan menjadi mediator antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan kritik maupun aspirasi publik .
Lebih lanjut, narasumber memperkenalkan conceptual framework penelitian yang berfokus pada tiga komponen utama, yaitu civil society, human rights advocacy, dan sustainable development. Ketiga aspek tersebut dipusatkan pada prinsip democratic governance and inclusive development, yang menekankan pentingnya pembangunan yang transparan, inklusif, dan berbasis hak asasi manusia .
Dalam pembahasan mengenai peran masyarakat sipil di Malaysia, Dr. Mohd Na’eim menjelaskan tiga fungsi utama civil society, yakni advocacy and awareness, policy engagement, dan community empowerment. Ia juga menyinggung berbagai persoalan sosial seperti praktik penipuan daring (scam) yang marak terjadi di Asia Tenggara, serta bagaimana kerja sama antarnegara diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut .
Selain itu, beberapa organisasi masyarakat sipil di Malaysia seperti SUARAM, MAPIM, dan BERSIH diperkenalkan sebagai aktor penting dalam advokasi sosial dan demokrasi. Peran organisasi-organisasi tersebut dinilai berkaitan erat dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan terkait pengurangan ketimpangan, perdamaian, keadilan, dan pembangunan kota yang inklusif .
Namun demikian, ia juga menjelaskan sejumlah tantangan yang dihadapi civil society, mulai dari keterbatasan regulasi, tekanan politik, keterbatasan pendanaan, hingga sensitivitas isu-isu tertentu yang sering dipolitisasi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara masyarakat, akademisi, dan organisasi sipil dalam menjaga demokrasi dan perlindungan HAM.
Sesi diskusi berlangsung aktif dengan berbagai pertanyaan mahasiswa terkait kebebasan berpendapat, pengawasan terhadap pemerintah, hingga perdebatan mengenai hukuman bagi pelaku korupsi dalam perspektif HAM. Dalam jawabannya, Dr. Mohd Na’eim menekankan pentingnya menjaga ruang kritik secara konstruktif melalui jalur organisasi masyarakat sipil dan partisipasi publik yang sehat.
Menutup sesi kuliah, ia mengajak mahasiswa untuk terus kritis terhadap berbagai persoalan sosial dan politik, sekaligus berkontribusi dalam menciptakan pembangunan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada hak asasi manusia.
